nusakini.com--Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencatat bahwa sampai September 2016, sudah ada 18 kasus yang dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Kasus-kasus tersebut umumnya terkait pelanggaraan penyelanggara umrah yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi. 

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) berkomitmen untuk memproses cepat setiap aduan yang masuk terkait permasalahan umrah. Direktur Pembinaan Umrah Muhajirin Janis menegaskan bahwa hal itu dilakukan sebagai bagian dari tugas perlindungan kepada jemaah umrah. 

"Jika tidak bisa diselesaikan melalui mediasi, maka kasus tersebut akan diteruskan ke Bareskrim Polri. Ditjen PHU sudah bekerjasama dengan Bareskrim untuk menyelesaikan kasus-kasus penyelenggaraan umrah," tegas Muhajirin saat membuka Sosialiasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Bandung, Rabu (30/11). 

• KUH KJRI Evakuasi 21 Jemaah Umrah Terlantar di Bandara Jeddah
• Temui Organda Saudi, KUHI Bahas Peningkatan Layanan Transportasi Haji
• Kuota Haji 2017 Sudah Diumumkan, Ditjen PHU Fokus Persiapan
• Gelar Rapat di KUHI, Menag Matangkan Usulan Perbaikan Haji
• Travel Gagal Urus Penerbangan, Jemaah Umrah Pulang Sendiri

Kasubdit Pembinaan Umrah Arfi Hatim mengatakan, jumlah kasus yang diteruskan ke Bareskrim tahun ini menurun dibanding tahun 2015. Menurutnya, pada tahun 2015, ada 46 kasus umrah, sedangkan tahun ini hanya18 kasus. 

Kasus umrah terbaru adalah adanya 112 jemaah umrah yang kembali dari Tanah Suci melalui Kuala Lumpur. Sampai di Kuala Lumpur, mereka tidak mendapatkan tiket untuk meneruskan perjalanan ke Tanah Air. "Ada juga jemaah umrah yang melalui rute Jakarta -Bangkok -Etiophia -Jeddah. Ini jelas melanggar hukum karena menurut peraturan yang ada, transit hanya diijinkan 1 kali transit," jelasnya. 

Arfi menambahkan, sampai Ramadhan 1437H/2016M, total jemaah umrah Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci berjumlah 584.000 orang. 

Setelah sempat dilakukan moratorium, Kementerian Agama kembali membuka pendaftaran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) mulai Desember 2015 lalu. Sejak itu, tercatat 120 PPIU baru yang didaftarkan ke Kementerian Agama. Sampai saat ini, ada 749 PPIU yang telah mendapat izin dari Kemenag. 

Sosialisasi Kebijakan Umrah ini akan berlangsung sampai Jumat (2/12) mendatang. Dirjen PHU Abdul Djamil dijadwalkan akan merilis Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) serta aplikasi berbasis android Umrah Cerdas. (p/ab)